Kontak Kami: +62 813-6682-1939

IKAHI Gandeng Pos Indonesia, Pindahan Hakim Saat Mutasi Kini Lebih Mudah

IKAHI Gandeng Pos Indonesia, Pindahan Hakim Saat Mutasi Kini Lebih Mudah

IKAHI Gandeng Pos Indonesia, Pindahan Hakim Saat Mutasi Kini Lebih Mudah


Bandung – Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero). Lewat kerja sama ini, hakim di seluruh Indonesia bisa memakai layanan pengiriman dokumen dan barang, termasuk untuk pindahan saat mutasi. Layanannya mencakup penjemputan barang, jaminan ganti rugi, dan pascabayar.


Penandatanganan berlangsung di Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Jalan Cilaki Nomor 73, Bandung, Selasa (17/11/2026). Perjanjian ditandatangani oleh Ketua Umum PP IKAHI, Prof. Dr. H. Yanto, dan Direktur Utama PT Pos Indonesia, Muhammad Iskandar. Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Dr. H. Sunarto, ikut menyaksikan. Pada kesempatan yang sama, MA dan PT Pos Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman.


“Hakim kita bertugas di seluruh penjuru tanah air, dari kota besar hingga daerah kepulauan dan perbatasan. Setiap kali mutasi, mereka harus memindahkan barang keluarga ke tempat tugas baru, sering kali lintas pulau dan ribuan kilometer jauhnya,” kata Prof. Yanto dalam sambutannya.


Menurut Prof. Yanto, pindahan bukan urusan sederhana karena menyita tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, jaringan Pos Indonesia yang menjangkau pelosok negeri dinilai tepat untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Ada beberapa layanan yang bisa dipakai anggota IKAHI:

• Pengiriman dokumen dan barang, mulai dari kiriman kilat hingga reguler.

• Kargo untuk pindahan, untuk barang seberat 10 sampai 150 kilogram dengan tarif yang dapat dirundingkan.

• Logistik dengan truk, langsung dari tempat asal ke tempat tujuan.

• Penjemputan barang di tempat anggota.

• Jaminan tambahan, sehingga nilai barang dapat dilindungi hingga 100 persen.

• Pascabayar melalui tagihan berkala, agar anggota tidak terbebani saat pindahan.


“Bagi kami, kerja sama ini adalah bagian dari ikhtiar meningkatkan kesejahteraan hakim, agar urusan pengiriman dan pindahan menjadi lebih mudah dan praktis,” ujar Prof. Yanto.


Prof. Yanto menambahkan, IKAHI tidak berhenti di sini. “Kami juga akan terus berikhtiar agar seluruh biaya pindahan hakim dapat ditanggung sepenuhnya oleh negara,” tegasnya.


Ia meminta kerja sama ini benar-benar berdampak bagi kedua pihak. Hakim mendapat layanan yang mudah, aman, dan terjangkau. Pos Indonesia mendapat mitra yang anggotanya tersebar di seluruh negeri.


“Kami ingin kerja sama ini tidak berhenti di atas kertas. Kerja sama ini harus berdampak nyata dan saling menguntungkan,” kata Prof. Yanto.


Setelah penandatanganan, PP IKAHI bersama pengurus daerah akan menyosialisasikan kerja sama ini kepada seluruh anggota. Prof. Yanto mengajak para hakim memanfaatkannya sebaik mungkin. Ia juga meminta jajaran Pos Indonesia di daerah memberikan pelayanan yang cepat dan sepenuh hati.

Perjanjian ini berlaku hingga 1 Desember 2028. Yanto berharap kedua pihak rutin melakukan monitoring dan evaluasi bersama. Ia juga berterima kasih kepada Ketua MA dan para Pelindung IKAHI atas dukungannya bagi kesejahteraan hakim, serta kepada Komisi III PP IKAHI yang menggagas kerja sama ini.


Ketua MA, Prof. Dr. H. Sunarto, menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, hakim kerap harus berpindah daerah karena mutasi dan promosi. Perpindahan itu tidak hanya soal tempat kerja, tetapi juga menyangkut pengiriman barang pribadi dan keluarga.


“Melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia, diharapkan anggota IKAHI mendapatkan kemudahan dan pelayanan, dengan tetap memperhatikan kode etik dan menghindari konflik kepentingan,” pesan Prof. Sunarto.


Dalam sambutannya, Prof. Sunarto juga menyoroti nota kesepahaman MA dengan PT Pos Indonesia, yang melanjutkan kerja sama sebelumnya. Kerja sama itu menopang pengiriman panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat, yang diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Menurut Prof. Sunarto, mekanisme ini membantu menekan biaya perkara dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Meski begitu, Prof. Sunarto mengakui masih ada kendala di lapangan. Ia menyebut lima hal yang perlu dibenahi bersama:

1. akurasi data alamat dan identitas penerima;

2. kualitas dan profesionalitas petugas pengiriman;

3. integrasi sistem informasi MA dan PT Pos Indonesia;

4. koordinasi yang lebih cepat untuk menyelesaikan kendala;

5. evaluasi berkala atas mutu layanan.


“Di balik selembar surat panggilan, tersimpan nasib seseorang yang berhadapan dengan hukum,” ujar Prof. Sunarto.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar MA, pejabat eselon I MA, serta jajaran PP IKAHI dan direksi PT Pos Indonesia.