Detail

Dr. Ridwan Mansyur, S.H, M.H. 

Inti dari SISMENNAS adalah suatu perpaduan dari tata nilai, struktur, fungsi dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai penghematan (ekonomis, efisien, dan efektif sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya dalam mewujudkan tujuan nasional), dimana SIMNAS adalah terciptanya tatanan pengambilan keputusan berkewenangan yang merupakan fungsi manajerial yang dimulai dari proses pengolahan pendapat masyarakat, proses pengolahan pendapat/tanggapan politik yang muncul, yang kemudian melalui proses pengolahan tertentu akan menghasilkan aturan, norma, pedoman dalam bentuk administratif yang merupakan kebijakan umum untuk memudahkan dalam pelaksanaan agar tercipta tertib administrasi, tertib politik dan tertib sosial, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna yang diinginkan.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya  sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang KIP meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sistem Mananjemen Nasional merupakan merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara yang baik, terlebih lagi di era globalisasi dimana kemajuan sistem informasi teknologi yang dapat mempercepat dan memudahkan Sistem Informasi Nasional (SIMNAS), sebai penunjang dari Sistem Manajemen Nasional (SISMENAS) yang didalamnya termasuk penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, Sistem Informasi Nasional (SIMNAS).

Kepemimpinan visioner yang ideal dalam Sistem Manajemen Nasional adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota berdasarkan visi yang jelas karena kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi, dimana pada era keterbukaan dan globalisasi bukan saja kemampuan untuk mempengaruhi menggerakkan dan mengarahkan, tetapi dibutuhkan pula transparansi dalam keterbukaan informasi untuk mencapai satu tujuan itu.

Minimnya informasi dari proses manajemen lembaga yang dapat diakses oleh publik menyebabkan pupusnya harapan masyarakat bahwa birokrasi akan dapat memberikan pelayanan untuk dapat menyelesaikan persoalannya, sehingga masyarakat enggan berurusan dengan birokrasi pemerintah terbukti dengan adanya “uang suap”, “uang pelicin”, “uang terima kasih” dan sebagainya yang dikenal dengan istilah “birokrasi amplop”. Buruknya kinerja birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat ini, menggambarkan bahwa betapa kompleks persoalan organisasi yang dihadapkan pada persoalan masyarakat yang begitu heterogen, infromasi yang negatif dapat terjadi dari minimnya infromasi publik yang diakses oleh masyarakat.

Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan keinginan dan inspirasi kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini birokrsi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profisional, efektif, efesien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsive, dan adaptif dan sekaligus dapat membangun kualitas sumber daya bangsa.

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting ketika dikaitkan dengan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Makna ini lebih jelas ketika mengkaitkannya dengan misi aparat birokrasi yang bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak. Organisasi pelayanan membentuk pola pelayanan yang bagi sebagian masyarakat dianggap tidak masuk akal, persyaratan prosedur yang berbelit dari mekanisme yang ditentukan birokrasi pemerintah dalam mendapatkan pelayannya, dan sebagainya, serta tambah tidak masuk akal lagi kalau kita berharap bahwa birokrasi akan dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi masyarakat.

 

Keterbukaan Informasi Dalam Sismennas Pada Kepemimpinan Visioner

Sebagai suatu kondisi, Ketahanan Nasional senantiasa akan dipengaruhi dan terkait erat dengan kondisi aspek statis dan aspek dinamis suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, aspek statis yang dipandang memiliki pengaruh tehadap kondisi ketahanan nasional, terdiri dari tiga aspek statis (Tri Gatra) yaitu: Geografi, Sumber Kekayaan Alam dan Demografi. Sedangkan aspek dinamis yang mempengaruhi kondisi ketahanan nasional terdiri dari lima aspek yang bersifat dinamis (Panca Gatra), yaitu : Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan. Kedua aspek tersebut saling terkait dan satu dengan lainnya membentuk tata laku masyarakat bangsa dan negara.

Setiap organisasi memerlukan manajemen untuk mencapai tujuannya. Demikian pula negara yang dipandang sebagai suatu organisasi yang besar dan kompleks memerlukan sistem manajemen untuk mencapai tujuan nasionalnya. Seluruh unsur dalam sistem akan saling berkorelasi dan terorganisasi untuk bersama-sama menuju satu tujuan. Sistem Manajemen Nasional (SISMENNAS) adalah sistem manajemen yang diterapkan dalam organisai negara.

Pembangunan Nasional secara politik memerlukan keterpaduan tata nilai, struktur dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional. SISMENNAS berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijaksanaan SISMENNAS memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, politik dan administrasi.

Tujuan pembanguan nasional adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh komponen bangsa yang dalam pelaksanaannya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Untuk itu mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta kukuh moral dan etikannya. Dengan kata lain setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.
Sebagaimana tujuan SISMENNAS, maka pengembangan IPTEK dalam bidang sistem informasi sangat diperlukan untuk mengetahui potensi dan kondisi sumber daya nasional sebagai dasar perencanaan dalam rangka pembangunan nasional. Sistem Informasi Manajamen Nasional (SIMNAS) sebagai subsistem dari SISMENNAS diperlukan dalam mendukung Proses Pengambilan Keputusan. Masukan informasi dengan cepat dan pengolahan data yang relevan keluasan cakupan kepentingan akan sangat mendukung bagi keluaran keputusan-keputusan yang tepat dan aman.

Pesatnya perkembangan IPTEK dewasa ini menjadikan arus informasi berjalan dengan cepat, serta dengan mudahnya menjangkau wilayah yang luas hingga ke tempat- tempat yang terpencil sekalipun. Terdapat dua sisi kemungkinan dengan berkembangnya teknologi informasi ini. Pertama adalah cepatnya arus informasi dapat dimanfaatkan secara positif oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mempermudah akses terhadap sumber-sumber ilmu pengetahuan serta referensi lainnya, sedangkan kedua adalah arus informasi dapat berakses negatif yang berdampak terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pada sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diselenggarakan agar infromasi dapat diakses oleh penyelenggara negara di setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan dapat diakses pula oleh publik. Merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka pengolahan data, mendukung pertukaran data dan informasi serta penyaluran informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Apalagi jika dikaitkan antara tuntutan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan, maka keberadaan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan penting dan strategis.
Terkait dengan teknologi informasi, upaya pembangunan disegala bidang saat ini harus terus ditingkatkan mengingat permasalahan yang dihadapi semakin luas dan kompleks dan dihadapkan pada kurun waktu yang setiap saat berubah. Secara global, ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah berkembang dengan pesat, sementara tenaga- tenaga ahli dan terampil di Indonesia (terutama di daerah) yang menguasai teknologi informasi masih sangat kurang. Kendala-kendala dibidang koordinasi perencanaan dan pelaksanaan masih perlu ditingkatkan antara pemerintah pusat dan daerah, terlebih lagi bagi pemerintah daerah karena belum ditunjang oleh good governance. Dalam konteks implementasi atau penerapan teknologi informasi (TI) di lingkungan pemerintah, konsep yang sering dipakai adalah penerapan e-government. Perwujudan e- government yaitu penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi), perlu diimplementaikan Simnas dan percepatan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan melakukan modernisasi administrasi melalui pengelolaan data secara elektronik, otomatisasi di bidang administrasi perkantoran serta modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Peran SIMNAS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan informasi khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi tersebut dapat diperoleh langsung di instansi atau dapat juga melalui internet. Tersedianya informasi yang transparan dan terbuka akan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. SIMNAS dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, aman dan benar sehingga pengambilan keputusan dapat dilaksanakan dengan baik.
Tidak dapat dipungkiri, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, memberikan manfaat besar bagi kemajuan suatu bangsa. Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi informasi telah berdampak pada perubahan hubungan antarbangsa, baik pada masa damai maupun pada masa perang. Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang konstruktif, hubungan sosial antarbangsa dapat terselenggara secara langsung dalam waktu relatif singkat dan tanpa hambatan apapun. Melalui teknologi informasi pula, kemajuan ilmu pengetahuan dapat terdistribusi dan tersebar luas di tengah– tengah masyarakat.

Pemenuhan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan ilmu pengetahuan, harus dapat dikelola secara bijak dalam koridor Ketahanan Nasional dan kepentingan bangsa yang lebih besar. Para pemangku kepentingan dan para pelaku usaha di bidang informasi, dituntut untuk memiliki kemampuan memilih dan memilah arus informasi yang layak disajikan bagi para penggunanya. Harus dipahami, penyalahgunaan dan penyimpangan atas informasi yang tidak sesuai dengan norma dan jati diri bangsa, dapat berimplikasi terhadap ketahanan nasional dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah NKRI.

Kepemimpinan visioner harus mampu mewujudkan mudahnya akses terhadap informasi dalam proses manajemen nasional, baik menggunakan perangkat terknologi informasi yang cepat dan akurat, misalnya website lembaga, meja informasi, media sosialisasi, hingga Juru Bicara (JUBIR) lembaga serta memberayakan Hubungan Masyarakat (HUMAS) dan hubungan antar lembaga. Mengingat manajemen informasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen untuk mencapai tujuan nasional. Masyarakat sebagai sumber daya dominan harus diberdayakan pada setiap proses SISMENNAS dalam wujud partisipasi masyarakat yang sesuai dengan peran dan fungsinya. Melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, masyarakat dapat mengaktualisasikan diri mereka dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan disekitar untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri melalui akses informasi positif yang mereka dapatkan. Salah satu bentuk akses informasi oleh publik adalah laporan keuangan dan progress pembangunan yang sistematis dalam sarana informasi lembaga terkait, pelaporan tidak termasuk yang dikecualikan hingga pelaporan akhir pelaksanaan manajemen.
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik adalah untuk menjamin hak publik atas infromasi yang dilindungi oleh pasal 28 f dari perubahan kedua Undang-Undang Dasar NRIS tahun 1945, juga pentingnya hak terhadap informasi dalam memelihara negara demokratis, dimana masyarakat diharapkan terlibat secara aktif dalam proses kepemerintahan, termasuk proses pembuatan kebijakan, proses implementasi dan proses pengawasan terhadap implementasi. Namun demikian tentu saja bahwa prinsip informasi yang diselenggarakan badan publik merupakan milik publik dan hal penting pula untuk memahami pengecualian terhadap hak atas infromasi dimana Undang-undang KIP menggunakan dua prinsip untuk memastikan pengecualian diinterpretasikan secara sesuai yaitu uji konsekuensi dan uji kepentingan publik.

Inti dari SISMENNAS adalah suatu perpaduan dari tata nilai, struktur, fungsi dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai penghematan (ekonomis, efisien, dan efektif sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya dalam mewujudkan tujuan nasional), dimana SIMNAS adalah terciptanya tatanan pengambilan keputusan berkewenangan yang merupakan fungsi manajerial yang dimulai dari proses pengolahan pendapat masyarakat, proses pengolahan pendapat/tanggapan politik yang muncul, yang kemudian melalui proses pengolahan tertentu akan menghasilkan aturan, norma, pedoman dalam bentuk administratif yang merupakan kebijakan umum untuk memudahkan dalam pelaksanaan agar tercipta tertib administrasi, tertib politik dan tertib sosial, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna yang diinginkan.

Pada pemimpin visioner, pemanfaatan informasi yang berasal dari setiap tahapan proses diatas, sepanjang tentang infromasi yang dikecualikan, digunakan sebagai pendorong untuk pemenuhan kebutuhan akan informasi oleh masyarakat pada era keterbukaan dan globalisasi untuk memperoleh dampak positif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan hingga implementasi untuk mencapai tujuan nasional.

Semua proses pengambilan keputusan tersebut memerlukan keterpaduan informasi yang akurat terpercaya dan tepat waktu, agar keputusan/kebijakan yang dihasilkan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta langsung menyentuh sasaran yang di inginkan. Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu keterpaduan upaya dalam suatu sitem yang disebut SISMENNAS yang didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Nasional (SIMNAS) yang merupakan jaringan dari Sistem Informasi Nasional.
Pada sisi lain, kepemimpinan visioner senantiasa harus menyelenggarakan pula keterbukaan informasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan, implementasi, dan pencapaian sejatinya dapat diinformasikan kepada stakeholder maupun publik. Modernisasi pelayanan dengan instrumentasi teknologi informasi juga bukan hal yang baru lagi. Reformasi birokrasi merupakah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Melalui pintu keterbukaan informasi publik pada SISMENAS, dapat dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga manajemen keterbukaan infromasi publik menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana pada masa kini dan masa datang keterbukaan infromasi Sistem Manajemen Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan pula pada proses pengambilan keputusan yang berkewenangan, implementasi, hingga pelaporan dari hasil yang telah dicapai dalam proses manajemen tersebut.

Bagi kepemimpinan visioner, reformasi birokrasi dapat menjadi tolok ukur untuk membangun komitmen perubahan kepada setiap pimpinan dan seluruh anak buahnya. Kepada mereka yang ‘mau berubah’ adalah menjadi ukuran penting kecakapan penguasaan masalah dan peran kepemimpinan, sebagai bagian penting untuk pembinaan karier dan kaderisasi kepemimpinan. Kepada mereka yang berperilaku ‘tidak mau berubah’ sesungguhnya mulai dapat diterapkan penegakan disiplin atau sangsi yang lebih berat. Dalam jangka panjang, reformasi birokrasi harus menjadikan SDM kualitas menjadi kaya fungsi, yang menjalankan tugas dan kewajibannya penuh cinta, tanggung jawab dan terukur.